Nasib Tenaga Honorer SK diatas Tahun 2005 Sragen

SRAGENSeluruh tenaga honorer di semua satuan kerja (Satker), Selasa (20/11) pagi, dikumpulkan terkait adanya Intruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) RI yang mengisyaratkan tenaga honorer di Indonesia termasuk Rohul yang pengangkatannya diatas 2005 diberhentikan. Namun Bupati Achmad, hingga kini masih mempertimbangkan pemberhentian tenaga honorer, sehingga nasib semua tenaga honorer kini bergantung kepada Bupati.

Informasi Wakil Bupati Rohul, Ir H Hafith Syukri MM usai memberikan pengarahan kepada seluruh tenaga honoer menyatakan, bahwa Menpan RI sudah mengeluarkan intruksi agar tenaga honorer di Kabupaten/kota yang pengangkatannya di atas tahun 2006 diberhentikan. Menurut Menpan, hal itu sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

''Jadi mulai saat ini, apa yang diarahkan Bupati agar dijalankan dan dipatuhi serta dilaksanakan. Karena bila Bupati mengintruksikan diberhentikan, maka semua tenaga honorer tersebut behenti bekerja. Dan nasib anda-anda seluruhnya saat ini bergantung kepada Bupati,'' tegas Wabup, dihadapan sekitar 3069 tenaga honorer se-Rohul, yang juga dihadiri Sekda Ir Damri, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan latihan (BKD), Hj Sri Mulyati.

Jelas Wabup, bila adanya uji petik dari Menpan terkait dana untuk honorer yang dikucurkan Pemkab Rohul, nantinya menjadi pertanggungjawaban Bupati Rohul. Apalagi sudah adanya aturan tenaga honorer yang pengangkatannya diatas tahun 2005 diberhentikan, namun karena tenaga honorer masih dibutuhkan tenaganya, sehingga adanya pertimbangan Bupati.

''Untuk itu, bagi tenaga honorer yang kedapatan tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), maka secara tegas kita berhentikan. Dan renungkanlah nasib tenaga honorer dengan adanya intruksi Menpan RI, dan bekerjalah sesuai tanggungjawab yang sudah diberikan pimpinan, serta seluruh aturan agar dipatuhi dan dijalankan,'' himbau Hafith Syukri. (halloriau.com).


PGRI Indonesia
Audensi Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (08/04) di Ruang Data Gedung I Lt.1 Kantor BKN Pusat yang diterima Kasubag Publikasi Petrus Sujendro dan didampingi oleh Kasubag Dalpeg II Budiarno Triatmodjo.
“Bagaimana kesempatan tenaga honorer diatas tahun 2006 untuk diangkat CPNS?” merupakan salah satu pertanyaan yang diajukan rombongan Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) dalam audiensinya
“Dalam Surat Edaran Menpan No. 05 Tahun 2010 hanya menyebutkan tentang pendataan tenaga honorer kategori I dan Kategori II. Untuk tenaga honorer diatas tahun 2006 sampai saat ini belum ada regulasinya. Peraturan Pemerintah yang akan keluar diharapkan dapat menjawab semua permasalahan tentang tenaga honorer”, tegas Petrus Sujendro.
Rombongan Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) dalam kesempatan yang sama juga menanyakan kelanjutan nasib para guru honorer yang tidak dapat diangkat CPNS. Petrus Sujendro menjelaskan bahwa pemerintah dalam menyikapi nasip tenaga honorer ada dua pendekatan yang dilakukan yakni : Pertama, Pendekatan Statis adalah untuk mengangkat Tenaga Honorer menjadi CPNS sepanjang syarat-syarat yang ditentukan dalam PP No. 43 Tahun 2005 jo PP No. 48 Tahun 2007 terpenuhi. Kedua : Pendekatan Kesejahteraaan adalah kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada Tenaga Honorer yang tidak dapat diangkat CPNS melalui perbaikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Negara/Daerah.
Pada kesempatan ini Budiarno Triatmodjo menambahkan bahwa pengumuman tenaga honorer dilakukan BKN setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer diterbitkan. Hasilnya nanti akan diumumkan pemerintah secara nasional.( sumber : http://www.bkn.go.id/in/berita/1503-dua-pendekatan-pemerintah-dalam-menyikapi-nasib-tenaga-honorer.html)


Assalammu'alaikum wr.wb..Mhn maaf sblmnya, saya tenaga honorer SK Mei thn 2006 lulusan D3 Manajemen Informarika dari terbitnya SK sampai dgn sekarang masih aktif bekerja dan tidak terputus (sudah 5 thn bekerja). saya mohon dengan sangat untuk diperhatikan nasib kami yg mendapat SK diatas thn 2005, karena saya selama bekerja dengan niat dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saya yakin sama dengan tenaga honor lainnya. Mohon perhatian agar pengabdian kami tidak sia-sia. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wasalammu'alaikum wr.wb

http://www.mpr.go.id/surat-pembaca/read/2609
sragen

Kalau mengacu PP 56/2012 tentang Perubahan Kedua PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tergantung perhitungan Anjab, ABK dan Sikap Politik Pusat dan Daerah
Bekasi [SAPULIDI News] - Hampir semua pertanyaan itu dilontarkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di seluruh Indonesia, termasuk ke redaksi/sekretariat LSM Sapulidi.
Direktur Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. mengakui persoalan penyelesaian tenaga honorer di Indonesia bergantung pada komitmen, yakni komitmen menaati aturan dan sikap politik (interpensi politik) baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Terbitnya PP 48/2005 tentang pengangkatan TH menjadi CPNS bukan semata-mata hanya mengakomodir kebutuhan pegawai melainkan lebih pada interpensi dan kepentingan politik saat itu," kata Bang Imam panggilan akrab yang sehari-hari menjadi praktisi dan konsultan pendidikan ini.
Sejak 2005 telah lahir dan diterbitkan 2 PP untuk menguatkan PP 48/2005 yaitu PP 43/2007 dan PP 56/2012. Aturan itu dinyatakan saling melengkapi, merubah sebagian sehingga mengakomodir beberapa kepentingan-kepentingan partai politik dan kepentingan kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang notabene juga merupakan refresentasi partai politik karena mereka memang berasal dari parpol dan dipilih melalui pemilihan kepala daerah.
Dia menambahkan, karena syarat dengan kepentingan politik dan kepentingan sehingga aturan yang dibuat cendrung dilanggar. Pelanggaran dilakukan terstruktur mulai dari pusat hingga daerah, dengan dalih toleransi dan kebutuhan dalam tanda kutip.
"Tahun 2005 ditegaskan bahwa sejak pendataan dan terbitnya PP tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer, tapi diralat kemudian tahun 2007 bahwa tenaga honorer yang berasal dari penghasilan APBN/APBD jika sudah selesai diangkat sebelum tahun 2009 dapat mengangkat dan mengajukan tenaga honorer non APBN/APBD. Sehingga jelas terlihat aturan baru itu mengangkangi aturan sebelumnya," kata Bang Imam yang saat ini sedang mengadvokasi Guru Honorer di Kota Bekasi.
Hingga PP 56/2012 terbit, di daerah masih tetap saja mengangkat tenaga honorer baru. Karena pengangkatan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenanrnya, melainkan karena mengakomodir janji politik, mengangkat keluarga/famili dan anak serta menantu sang pejabat terkait.
"Kalaupun ada kebutuhan, pengangkatan tidak dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai. Hingga di daerah ada guru databased dan non databased (Databased guru yang mengajar dibawah 2005, nondatabased guru yang mengajar diatas 2005 hingga 2012 ini,red)," jelas Bang Imam.
Ia mengaku pengangkatan yang membabi buta tanpa menghiraukan kualitas dan kompetensi mengakibatkan minimnya kemampuan dan kreatifitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene digaji lewat APBN/APBD ini. Sehingga di beberapa daerah belanja pegawai bisa mencapai diatas 80%.
"Setiap tahun memang pasti ada yang pensiun, sayangnya karena rekruitmen yang serba asal tadi sehingga PNS yang ada tidak bisa menutupi jabatan yang lowong karena minim kemampuan dan kompetensi. Jika merekrut yang dari umum, ada kecemburuan yang sudah lama honor. Sehingga permasalahan ini tidak akan selesai usai pengangkatan bertahap hingga 2016," sergahnya.
Namun, dia berpendapat jika pengangkatan honorer tidak akan berhenti pada akhir 2016 saja.
"Saya melihat akan terus dilakukan oleh pemerintah mengingat ini kepentingan politik. Termasuk jika melihat realitas yang ada misalnya, jika mengacu pada Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Proyeksi Kebutuhan PNS 5 Tahun Kedepan, hingga pelaksanaan redistribusi pegawai jika dilakukan dengan benar-pun akan tetap membutuhkan pengangkatan pegawai," katanya.
Selain menutupi pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ada juga penambahan SKPD, penambahan sekolah per jenjang akibat pertumbuhan penduduk di suatu daerah, sehingga tetap membutuhkan pegawai yang disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk tersebut.
"Yang jelas nasib tenaga honorer diatas 2005 (non databased,red) masih berpeluang menjadi PNS tinggal menunggu sikap politik dan proyeksi perhitungan Anjab, ABK 5 tahun ke depan. Jadi jangan risau yah," pesan Bang Imam. (A-102)


0 comments